Kamis, 11 Oktober 2012

kebijakan moneter dan fiskal

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan moneter? 2. Bagaimana Sasaran dan Target dalam kebijakan moneter? 3. Apakah arti dan tujuan kebijakan fiskal? BAB II PEMBAHASAN Kebijakan Moneter 2.1. Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy) Kebijakan Moneter secara umum adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi estabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dimana bank sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat (Nopirin, 1992:45). Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran (Iswardono, 1997 : 126). Dari pendapat paraahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. 2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) 2.2. Sasaran dan Target Kebijakan Moneter Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan Strategi kebijakan moneter, yaitu antara lain : 1. Bank sentral perlu secara aktif melakukan tindakan moneter, untuk memperluas konjungtur sedemikian rupa, sehingga gelombang konjungtur menjadi lebih lunak. Kebijakan ini dikenal sebagai counter cyclical monetary policy. 2. Sebaliknya bank sentral bertindak pasif, usaha untuk melunakkan gelombang konjungtur/ fluktuasi perekonomian, hendaknya dihindari, dan kebijakan moneter diarahkan agar siklus bisnis berjalan secara wajar (accommodative monetary policy) 3. Pendukung counter monetary policy mengatakan bahwa saat perekonomian akan mengalami resesi, bank sentral harus menempuh strategi kebijakan moneter ekspansif, demikian pula sebaliknya pada saat boom bank sentral harus melakukan strategi kebijakan moneter yang bersifat kontraktif untuk memperlambat perkonomian, agar terhindar dari inflasi 4. Menentukan monetary aggregate mana yang akan dipilih, apakah base money/ reserve money (RM), narrow money (M1) atau Broad money (M2) 5. Menentukan besarnya monetary aggregate yang dilakukan dengan langkah- langkah: 1. Menformulasikan fungsi demand for money, yakni mencari hubungan fungsional demand for money dengan variable- variable ekonomi seperti tingkat pendapatan, tingkat harga dan tingkat bunga 2. Melakukan proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat bunga untuk suatu periode yang akan dating 3. Memperkirakan tingkat pendapatan, harga dan tingkat suku bunga tersebut, selanjutnya disubstitusikan kedalam fungsi demand for money, sehingga akan diperoleh besarnya monetary aggregate yang diminta oleh perkonomian tersebut untuk masa yang akan datang 4. Besarnya monetary aggregate tersebut, merupakan sasaran perencanaan moneter bank sentral, artinya bank sentral akan mengatur pasokan uang baik secara langsunf maupun tidak langsung, sama besarnya dengan permintaan uang, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat harga, dan suku bunga dapat dicapai. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.1 1) Boediono, “Melihat Kembali Target Moneter Kita”halaman 37 1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. 2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate), Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio), Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. 4. Himbauan Moral (Moral Persuasion), Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Kebijakan Fiskal 2.3 Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Konsep-konsep Dasar •Kebijakan Fiskal: perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajakpemerintahan pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja-penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas. •Kebijakan Fiskal Ekspansioner: peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. •Kebijakan Fiskal Kontraksioner: pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. •Efek Pengganda: dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen, perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain. Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja tersebut menjadi pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan. •Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran: kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. • Masalah dalam Kebijakan Fiskal •Masalah waktu •Pertimbangan politis •Respon pelaku ekonomi •Dampak crowding-out •Kondisi perekonomian dunia/luar negeri • Masalah Pokok Ekonomi Makro Tingkat kegiatan ekonomi Negara pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment), menghadapi masalah pengangguran dan menghadapi masalah inflasi. (Sadono Sukirno, 2000) BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa : Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter yaitu pendapatan nasional dan inflasi, juga sebagai perubahan mendasar yang terjadi dalam perekonomian kita telah menyebabkan efektivitas kebijakan moneter yang selama ini ditempuh menjadi kurang efektif. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dalam Jangka Pendek, dimana pertumbuhan jumlah uang yang beredar mempengaruhi output riil. Untuk Jangka Menengah, pertumbuhan jumlah uang beredar mendorong inflasi dan output riil pada posisi semula. Demikian juga pada Jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar tidak mempengaruhi output riil sehingga mendorong inflasi secara proporsional. 3.2 Saran dan Kritik Sebagai manusia penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, nampaknya masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritikan para pembaca makalah ini yang sifatnya membangun, demi perbaikan dimasa yang akan datang. Walaupun demikian, penulis sudah berusaha untuk mempersembahkan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang turut serta mendorong dan membantu penulis untuk menyelesaikan makalah ini . Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis berharap agar makalah ini benar-benar bermanfa'at. Semoga amal ibadah dan kerja keras kita senantiasa mendapatkan ridha, ampunan dan pahala dari Allah SWT. Amiin. DAFTAR PUSTAKA Boediono, “Melihat Kembali Target Moneter Kita : M0, M1, atau M2?”, Catatan Direktur Bidang Moneter, Bank Indonesia, Oktober 1994. “Merenungkan Kembali Mekanisme Transmisi Moneter di Indonesia”, Catatan Direktur Bidang Moneter, Bank Indonesia, Juni 1996. Bofinger, Peter., 2001. Monetary Policy: Goal, Institutions, Strategies and Instrument. New York: Oxford University Press. Bond, Timothy J., et al., “Money, Interest Rates, and Inflation”, URES Discussion Paper, Bank Indonesia, Juni 1994. Olivei, Giovanni P. (2002). “Swiss Pendekatan Kebijakan Moneter” :. New England Warjiyo, Perry, 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia. Buku Seri Kebanksentralan No.11. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. http://www.scribd.com/doc/32623450/Ekonomi-Kebijakan-Fiskal http://id.shvoong.com/social-sciences/1997514-arti-dan-tujuan-kebijakan-fiskal/

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar